Departemen Kehakiman AS secara mengejutkan menghentikan operasi Tim Penegakan Hukum Crypto Nasional (NCET), unit khusus yang sepanjang tiga tahun terakhir memimpin penyelidikan kejahatan finansial berbasis aset digital. Keputusan ini disebut sebagai respons pada instruksi Presiden Donald Trump yang dambakan menciptakan iklim lebih kondusif bagi pengembangan teknologi blockchain.































Latar Belakang NCET















Berdiri sejak 2022 di bawah pemerintahan Joe Biden, NCET menjadi ujung tombak DOJ di dalam mengatasi masalah pencucian uang, penipuan investasi, dan pelanggaran sanksi lewat mata duwit kripto. Tim yang terdiri berasal dari 30 jaksa federal ini sukses mengatasi 130 kasus dengan total kerugian raih US$3,8 miliar, termasuk gugatan terhadap platform ternama seperti Binance dan FTX.































Isi Memorandum Kontroversial















Dokumen internal setebal 12 halaman yang bocor ke publik mengungkap kritik tajam Wakil Jaksa Agung Todd Blanche terhadap pendekatan "berbasis penindasan" jaman sebelumnya. "NCET udah melampaui mandat penegakan hukum jadi de facto regulator bayangan," tulis Blanche yang dulu membela Trump di dalam persoalan pemilu 2020.































Blanche mencontohkan penyitaan 69.370 Bitcoin senilai US$2,3 miliar dari peretas Silk Road tahun 2023 sebagai bentuk "overreach" yang tidak proporsional. Memorandum ini secara tegas membuktikan bahwa DOJ dapat beralih ke jenis "regulation by exception", hanya turun tangan kala terjadi pelanggaran hukum pidana yang jelas.































Arus Balik Kebijakan Kripto AS















Langkah ini konsisten bersama dengan Perintah Eksekutif 14178 yang ditandatangani Trump pada 5 Januari 2025, bertepatan bersama peluncuran kampanye penentuan presidennya. Dokumen tersebut memerintahkan seluruh lembaga federal untuk:































Menghapus regulasi yang tumpang tindih di sektor aset digital















Mengalihkan fokus berasal dari penuntutan ke pembuatan kerangka hukum komprehensif















Membentuk satuan tugas bersama dengan bersama dengan pelaku industri















"Era di mana pemerintah memusuhi teknologi finansial inovatif udah berakhir," deklarasi Trump di dalam konferensi pers akhir pekan lalu. Pernyataan ini diamini oleh CEO MicroStrategy Michael Saylor yang menyebut ketetapan DOJ sebagai "kemenangan bagi desentralisasi".































Reaksi Pasar dan Analisis Pakar















Harga Bitcoin langsung meroket 8,7% ke level US$72.300 dalam 24 jam pasca pengumuman, disusul Ethereum yang naik 5,2%. Namun, ahli keamanan siber berasal dari Stanford University, Dr. Amelia Wu, mengingatkan risiko jangka panjang: "Pembubaran NCET bisa terhubung celah bagi aktor jahat, terutama di sektor decentralized finance (DeFi) yang tetap rentan eksploitasi."































Di segi lain, profesor hukum kripto Universitas Columbia, Benjamin Kao, melihat ini sebagai koreksi pada dualisme regulasi AS. "Selama ini SEC dan DOJ saling berebut yurisdiksi, menciptakan ketidakpastian hukum. Sentralisasi wewenang di bawah CFTC seperti diusulkan Trump bisa saja lebih efektif," paparnya.































Pelajaran berasal dari Jurisdiksi Lain















Kebijakan AS ini mengikuti jejak Singapura dan Swiss yang menerapkan "prinsip uji cobalah terbatas" (regulatory sandbox) untuk inovasi kripto. Berbeda bersama dengan Uni Eropa yang justru memperketat aturan Markets in Crypto-Assets (MiCA) terasa 2025, terhitung kewajiban lisensi untuk dompet digital pribadi.































Di Asia Tenggara, Filipina muncul sebagai semisal berhasil keseimbangan pada pengawasan dan perkembangan industri. Otoritas Sekuritas setempat melaporkan peningkatan 40% pendaftaran perusahaan fintech sejak penerapan "Regulatory Framework for Virtual Asset Service Providers" tahun 2024.































Masa Depan Pengawasan Kripto di AS















Pembubaran NCET bukan artinya vakum pengawasan. DOJ dapat mengintegrasikan 15 bagian tim tersisa ke divisi Kejahatan Finansial yang mengatasi persoalan tradisional. Lembaga ini termasuk menginformasikan kemitraan bersama Chainalysis dan Elliptic untuk sistem pemantauan transaksi real-time berbasis AI.































Kritikus layaknya Senator Elizabeth Warren telah buat persiapan RUU Darurat untuk memulihkan NCET, menyebut ketetapan Trump sebagai "hadiah untuk oligarki kripto". Namun, bersama mayoritas Republik di Kongres sampai 2026, langkah ini diperkirakan susah memperoleh traksi politik.































Implikasi bagi Investor pintu terbaru dan Developer















Pelaku industri merespons positif bersama percepatan peluncuran produk:































Coinbase memberitakan futures trading untuk token AI















Kraken bersiap IPO di Nasdaq Q4 2025















Startup layer-2 Ethereum beroleh pendanaan seri B US$300 juta















Namun, investor ritel diingatkan untuk selamanya melakukan due diligence. "Regulasi yang paham bukan jaminan terhadap proyek bodong. Prinsip ‘don’t trust, verify’ senantiasa berlaku," tegas Crypto Council for Innovation di dalam pernyataan resminya.































Penutup















Kebijakan DOJ ini menandai babak baru hubungan pemerintah AS dengan industri kripto—dari pendekatan konfrontatif menuju kolaborasi terukur. Meski memetik kritik berasal dari kalangan progresif, langkah ini berkesinambungan dengan tren international yang mengakselerasi adopsi aset digital sambil menjaga stabilitas proses keuangan. Tantangan ke depan adalah menciptakan mekanisme pengawasan yang adaptif tanpa meredam inovasi, sebuah persamaan kompleks yang solusinya bakal menentukan jaman lantas ekonomi digital di dekade mendatang.